Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Semarang

This item was filled under [ hukum dan kwarganegaraan ]
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (31 votes cast)

skripsi jurusan Hukum dan Kwarganegaraan: Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Semarang

Artaka, Haskara Juni. 2007, Skripsi Jurusan Hukum dan Kwarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Gelandangan hampir terdapat di semua kota-kota besar, yang merupakan masalah serius dalam suatu pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pada umumnya gelandangan ditimbulkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah proses urbanisasi terlalu tinggi, di mana masyarakat desa yang datang ke kota terlalu banyak sehingga tidak tertampung. Keinginan masyarakat desa datang ke kota untuk memperolah penghidupan yang layak ternyata tidak seperti yang diharapkan. Proses urbanisasi tersebut membawa dampak sosial baik bagi penduduk kota maupun bagi pendatang.

Sulitnya mencari pekerjaan, maka para pendatang tidak sedikit yang akhirnya menjadi pengangguran di kota. Desakan penghidupan yang memerlukan biaya untuk kelangsungan hidup, maka diantara para pengangguran tersebut ada yang sebagian akhirnya menjadi gelandangan. Usaha pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang seharusnya tidak dibatasi dalam lingkup yang terbatas yaitu hanya difokuskan pada para gelandangan saja. Tetapi usaha tersebut harus diproyeksikan untuk sasaran yang lebih luas lagi yaitu mencakup juga masyarakat umum, sehingga masyarakat akan mampu dengan sendirinya untuk memproteksi diri dari akibat negatif adanya gelandangan.
Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gelandangan di kota Semarang. (2) Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota dalam menangani gelandangan di Kota Semarang. (3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengadakan pembinaan terhadap masalah gelandangan dan cara mengatasinya.
Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang bersifat diskriptif analitis Populasi dalam penelitian ini adalah para gelandangan di Kota Semarang. Oleh karena gelandangan di Kota Semarang sering dalam suatu kelompok misalnya kelompok Simpang Lima dan kelompok Tugu Muda, sehingga populasi tidak sama maka teknik sample yang digunakan adalah non random sampling, yaitu purposive sampling dengan kriterian pada gelandangan di kota Semarang yaitu kategori : gelandangan dewasa, gelandangan anak-anak, pengamen. Dengan demikian segmen lokasi penelitian ini memilih populasi di daerah Jatingaleh.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1).Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya gelandangan di kota Semarang.(a) Faktor penyebab yang bersifat internal (faktor yang datang dan berasal dari diri gelandangan sendiri) yaitu pendidikan, kepribadian, ketaatan pada agam. (b) Faktor penyebab yang bersifat eksternal (faktor yang disebabkan karena adanya pengaruh atau berasal dari luar) yaitu urbanisasi, lingkungan, geografis dan ekonomi. (2).Kebijakan pemerintah kota dalam menangani gelandangan di Kota Semarang, dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu berupa penampungan sementara dengan upaya pembinaan melalui pendidikan dengan menekankan pada mata pelajaran Pancasila, kerohanian, budi pekerti, kesehatan sedangkan pembinaan ketrampilan berupa pertanian, peternakan, perikanan dan tukang las.
(3).Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Semarang dalam mengadakan pembinaan terhadap masalah gelandangan dan cara mengatasinya.(a).Faktor dana. Dalam melaksanakan semua kegiatannya, masih sering terbentur pada masalah terbatasnya dana yang tersedia, (b).Faktor Partisipasi Masyarakat Belum adanya keterlibatan anggota masyarakat maupun pihak swasta terhadap upaya penanggulangan masalah gelandangan ini. (c).Faktor Gelandangan itu sendiriKemudian hambatan yang paling dirasakan adalah mengenai sikap sosial dari para gelandangan itu sendiri, dimana mereka (karena kebiasaan-kebiasaannya yang “serba bebas” sebelum mereka berada dalam barak penampungan) sulit untuk diatur. Pemerintah Kota Semarang telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi masalah gelandangan dengan melalui usaha-usaha bersifat preventif,usaha yang bersifat represif dan usaha rehabilitatif

Download

Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pembinaan Gelandangan di Kota Semarang, 5.0 out of 5 based on 31 ratings
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Copyright Notice: Skripsi-skripsi yang dipublikasikan di Pustakaskripsi.com adalah skripsi dengan lisensi boleh dipublikasikan dengan pernyataan Copyright sebagai berikut:
Copyrights : Copyright (c) <Universitas Penerbit>. Verbatim copying and distribution of this entire article is permitted by author in any medium, provided this notice is preserved.

Jika anda adalah penulis atau penerbit skripsi ini dan merasa tidak menerbitkan lisensi tersebut, dan merasa keberatan skripsi anda dipublikasikan, silahkan menghubungi admin di admin [at] pustakaskripsi.com. Kami akan dengan senang hati meng-unpublish Skripsi anda.

Sebarkan Ilmu walaupun hanya satu Ayat. Ilmu yang kau bagikan kepada orang lain maka akan semakin bertambah dan berkah.

Leave a Comment

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below

Powered By Blogger Widgets